Makassar, Newstime.id – Badan Pengelolah Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) Cabang Makassar mengeluarkan surat yang sifatnya inkonstitusional yang mencederai Konstitusi dan marwah perkaderan khususnya di HMI Cabang Makassar.
Direktur BPL HMI Cabang Makassar Sulaiman Hanan pada tanggal 11 Juni kemarin mengelurkan surat sanksi kepada salah satu kader yang bertindak sebagai instruktur/pengelolah training pada basic training yang dilaksanakan oleh komisariat teknik UNM.
Dalam surat tersebut menerangkan bahwa saudara Awi selaku Instruktur diberikan sanksi larangan mengolah training selama 1 semester (6 bulan) karena dianggap melanggar kode etik instruktur dalam penerapan SOP perkaderan HMI Cabang Makassar.
Namun surat sanksi tersebut yang dikeluarkan oleh BPL HMI Cabang Makassar dalam hal ini direktur BPL HMI Cabang Makassar saudara Sulaiman Hanan dinggap Inkonstitusional dan jelas melanggar Konstitusi HMI.
Surat sanksi tersebut tidak sesuai dengan Konstitusi HMI dikarenakan dalam pengeluarannya tidak menjalankan mekanisme rapat internal BPL HMI Cabang Makassar dan pelanggaran kode etik perkaderan yang dilakukan oleh saudara Awi hanyalah sebatas dugaan dan terlebih tidak ada persetujuan ataupun kepada bidang PA HMI Cabang Makassar.
Surat sanksi tersebutpun dianggap cacat konstitusi atau inkonstitusional dan tidak sesuai dengan mekanisme pedoman kode etik BPL HMI.
Direktur BPL HMI Cabang Makassar dalam klarifikasinya via chat WhatsApp pada menerangkan bahwa sauadara Awi melanggar dikarenakan narasumber atau pemateri pada basic training tidak sebaran korkom, namun hal tersebut hanyalah sebatas dugaan dan mekanisme narasumber tersebut tidak ada diatur dalam pedoman dasar kode etik BPL HMI.
Surat sanksi tersebut terkesan politis dikarenakan dikeluarkan oleh ditektur BPL HMI Cabang Makassar secara sepihak dan pelanggaran kultur tersebut kerap kali juga terjadi pada basic-basic training komisariat lain yang tidak sesuai kultur perkaderan narasunber sebaran korkom.
*Penulis : MRF
