Jakarta, Newstime.id – Gedung SMAN 96 Jakarta yang roboh pada 17 November 2021, menjadi indikator Gagalnya Manajemen Anggaran Anis, sebagai seorang Gubernur hal ini di sampaikan oleh ketua Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia ( Dpp Gepma Indonesia) di sela konsolidasi bersama teman teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk gerakan penanggulangan dampak Covid 19.
DPP GEPMA Indonesia menilai Ploting anggaran Jakarta harus terukur dalam menghadapi situasi Krisis kususnya pada saat penanggulangan dampak pandemi, ” Gubernur Anis, Gagal dalam penerapan dan meramu ploting anggaran sehingga berujung robohnya bangunan gedung SMAN 96 Jakarta, hal ini malah menjadi potensi kecero ohan struktural yang memperburuk keadaan kususnya pada saat pandemi Covid 19 yang masih mengancam dan membayangi” ujar Albar ke media. Pemangkasan anggaran renovasi gedung sekolah untuk mengganti dengan optimalisasi pengembangan sumberdaya manusia seperti pelatihan pelatihan bukanlah hal yang tepat, karena sejatinya sarana pendidikan memiliki fungsi yang juga penting apalagi terkait dengan tempat belajar siswa sekolah, bahkan di takutkan akan mengacam nyawa siswa yang belajar jika kualitas gedungnya membahayakan. DPP GEPMA Menyoroti dampak pemangkasan dari anggaran renovasi bangunan sarana pendidikan ini membahayakan keselamatan para siswa.
Hal ini merupakan buntut panjang pernyataan anis terkait pemotongan anggaran rehap gedung sekolah untuk menggantikanya dengan pelatihan “Justru kami berikan porsi yang lebih baik, lebih tinggi, untuk peningkatan mutu pendidikan, tapi orang seringkali melihatnya semata-mata jumlah sekolah yang direhab, padahal yang didorong justru pada peningkatan mutunya, lebih baik di ganti dengan pelatihan pelatihan,” kata Anis.
Setidaknya 30 gedung sekolah di Jakarta batal direhab total pada 2020, dengan status memprihatinkan, kasus terkait runtuhnya SMAN 96 Jakarta harus menjadi perhatian yang lebih serius pemerintah DKI dalam mempploting anggaran. ” Untungnya tidak ada korban jiwa yang meninggal dalam kejadian tersebut, dan rubuhnya bangunan pada saat proses renovasi, bayangkan jika hal itu pada saat penyelenggaraan pendidikan berlangsung, sangat mengkhawatirkan”, tegasnya Albar.
Sebagai aktifis yang sempat bernanung dalam HMI, Albar juga mewanti wanti pemerintah agar lebih cermat dalam analisa kerjasama proyek fisik, berskla besar, selain investigasi terhadap bangunan yang roboh pada kasus SMAN 96 Jakarta, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga di dorong untuk melakukan audit terhadap keuangan pelaksanaan pembangunan, dengan kelayakan anggaran atas pembangunan dapat terukur dengan baik, dapat menekan potensi korupsi maupun mark up anggaran yang menghasilkan kualitas bangunan menjadi rendah. Pungkasnya.
